Tata Cara Pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU) oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Sebelum membahas  tata cara pengajuan RUU, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa Undang-undang merupakan hukum dalam bentuk tertulis yang dibentuk menurut kewenangan membentuk undang-undang. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 kewenangan membentuk undang-undang berada pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden. Pembentukan undang-undang sendiri adalah suatu bagian dari pembangunan hukum yang mencakup segala pembangunan sistem hukum nasional dengan tujuan untuk mewujudkan tujuan negara yang dilakukan mulai dari perencanaan atau program secara rasional, terpadu, dan sistematik.

Dijelaskan juga pada Pasal 17 ayat (1) UU tersebut dinyatakan bahwa “Rancangan undang-undang baik yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, maupun dari Dewan Perwakilan Daerah disusun berdasarkan Program Legislasi Nasional.” Ini dapat dijelaskan bahwa setiap rancangan yang diajukan oleh pihak DPR, Presiden, dan DPD terlebih dahulu harus dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional tidak secara langsung di rancang dan disetujui begitu saja. Dalam pola pemikiran penyusunan Program Legislasi Nasional arahnya menuju kepada pembangunan sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu serta terencana, yang meliputi paling tidak empat aspek pokok yaitu pembangunan materi hukum, aparatur hukum, sarana dan prasarana hukum, serta budaya hukum masyarakat dengan dilandasi oleh cita-cita proklamasi dan konstitusi serta prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan menjadikan hukum landasan operasional dalam menjalankan sistem penyelenggaraan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Sedangkan dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang yang di ajukan oleh DPD sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah rancangan undang-undang yang berkaitan dengan: Otonomi daerah; Hubungan pusat dan daerah; Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, dan Perimbangan keuangan pusat dan daerah. Adapun mekanisme pengajuan Rancangan Undang-Undang oleh DPD justru diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2003. Dalam pasal 42 ditegaskan bahwa DPD dapat mengajukan kepada DPR Rancangan Undang-Undang yang berkaitan hanya dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, dan mengundang DPD untuk membahas RUU sebelum DPR melakukan pembahasan dengan pemerintah (sesuai tata tertib DPR).

Saat ini dalam pembentukan rancangan undang-undang (RUU) yang disusun oleh pihak yang mengajukan RUU dapat diajukan oleh DPR, Presiden, maupun Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang disusun harus berdasarkan Prolegnas. Tetapi khusus untuk DPD hanya dapat mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah saja. Adapun penyusunan RUU yang berada dalam Prolegnas diatur dalam Perpres no 68 tahun 2005.

Terkait dengan pengajuan usul RUU, MK memutuskan beberapa hal yaitu:

  • Bahwa kedudukan antara DPD sama dengan DPR dan Presiden dalam hal mengajukan RUU.
  • Pihak DPD saat mengusulkan RUU harus sesuai dengan bidang tugasnya.
  • Pihak DPD dapat mengajukan RUU di luar prolegnas.
  • Usul RUU DPD tidak menjadi usul RUU DPR.

Adapun konsekuensi atas kedudukan dan peran DPD diantaranya:

a)   RUU dari DPD setara dengan RUU dari Presiden dan RUU dari DPR;

b)   Bahwa RUU dari DPD setara dengan RUU dari Presiden dan RUU dari DPR;

c)   Pembahasan RUU dilakukan dengan tiga pihak yang setara (tripartite) yaitu Presiden, DPD, dan DPR (bukan fraksi-fraksi DPR);

d)   dalam hal pembahasan RUU, MK berpendapat sebagai berikut:

  • Pembahasan dari DPD harus diberlakukan sama dengan RUU dari Presiden dan DPR.
  • Terhadap RUU dari Presiden, Presiden diberikan kesempatan memberikan penjelasan sedangkan DPR dan DPD memberikan pandangan.
  • Terhadap RUU dari DPR, DPR diberikan kesempatan memberikan penjelasan sedangkan Presiden dan DPD memberikan pandangan.
  • Hal yang sama juga diperlakukan terhadap RUU dari DPD yaitu DPD diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan sedangkan DPR dan Presiden memberikan pandangan.
  • Pembahasan RUU dari DPD harus diperlakukan sama dengan RUU dari Presiden dan DPR.
  • Daftar Inventarisasi Masalah (IDM) diajukan oleh masing-masing lembaga Negara (DPR, DPD, Pemerintah).

Proses perencanaan pembentukan peraturan perundang-undang di Indonesia, dilaksanakan sesuai dengan program Legislasi Nasional yang merupakan perencanaan dalam penyusunan undang-undang yang disusun secara terpadu antar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah.

Berikut tata cara Pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU) oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD):

a)   Rancangan undang-undang (RUU) disusun oleh pihak yang mengajukan RUU, yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang disusun berdasarkan Prolegnas. Telah dijelaskan diatas bahwa khusus untuk DPD hanya dapat mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Penyususnan RUU yang berada dalam Prolegnas diatur dalam Perpres no 68 tahun 2005.

b)   Dalam tingkat pembahasan di DPR, setiap RUU, baik yang berasal dari pemerintah, DPR, maupun DPD dibahas dengan cara yang ditentukan dalam Keputusan DPR RI NO 08/DPR RI/I/2005-2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, khususnya pasal 136,137, dan 138. Didalam pasal 136 dijelaskan bahwa pembahasan RUU dilakukan melalui 2 tingkat pembicaraan yaitu;

  • Pembicaraan Tingkat I dilakukan dalam Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Badan Legislasi, Rapat Panitia Anggaran, atau Rapat Panitia Khusus,
  • Pembicaraan Tingkat II, dilakukan dalam Rapat Paripurna sebelum dilakukan pembicaraan Tingkat I dan Tingkat II, diadakan rapat fraksi. Fraksi-fraksi juga dapat mengadakan rapat dengar pendapat dengan pakar-pakar atau kelompok masyarakat yang berkepentingan untuk mencari masukan dalam membawakan aspirasi rakyat atau fraksinya.

c)   Selanjutnya RUU tersebut menunggu ditindak lanjuti, disetujui atau tidak. RUU tersebut harus disetujui oleh pihak DPR dan Presiden. Apabila telah disetujui selanjutnya diserahkan pada presiden paling lambat 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama.

d)   Pengesahan RUU yang telah disetujui dan selanjutnya dilakukan dengan pembubuhan tanda tangan dari Presiden paling lambat 30 hari sejak RUU tersebut disetujui bersama.

e)   Selanjutnya setelah Presiden mengesahkan RUU yang disetujui bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, maka UU tersebut diundangkan oleh Menteri yang tugasnya meliputi peraturan perundang-undangan agar ketentuan tersebut dapat berlaku dan mengikat untuk umum.

Dapat disimpulkan bahwa Pasca putusan MK tersebut otomatis pembentuk undang-undang di Indonesia berubah yang semula hanya Presiden dan DPR saja, setelah perubahan tersebut maka Presiden, DPR, dan DPD yang menjadi pembentuk undang-undang. Kemudian kedudukan DPD dalam pelaksanaan fungsi legislasi pasca putusan MK menjadikan setara dalam hal fungsi, dan kewenangannya dengan DPR sehingga diharapkan sistem yang dibangun tiga kamar. Siapa pembentuk undang-undang di Indonesia menurut UUD 1945 pasca putusan Mahkamah Konstitusi jelas sudah terjawab oleh UUD Tahun 1945 pasca amandemen. Artinya keberadaan DPD harus equal dengan DPR dalam hal program legislasi di Indonesia. Selanjutnya kedudukan DPD dalam pelaksanaan fungsi legislasi pasca putusan Mahkamah Konstitusi juga sudah terjawab oleh putusan Mahkamah Konstitusi bahwa kehadiran DPD menjadi pengimbang legislasi di Indonesia bahkan jangan lagi Presiden dan DPR sebagai pendulum pembentuk undang-undang namun institusi DPD harus mendapatkan perhatian bahkan Kementerian juga harus menstarakan kedudukan DPD dengan DPR dalam rapat-rapat mitra kerja.

Referensi:

  • Abdullah, Abdul Gani, Pengantar Hukum Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, Jurnal Legilasi Indonesia, Volume 1 Nomor 2, 2004
  • Setiawti, Ni Kadek Riza Sartika, Kewenangan DPD dalam Sistem Ketetanegaraan Indonesia Pasca Putusan MK, Makalah, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2014.
  • Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta:Rajawali Pers,2011)
  • Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 tentang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  • Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  • https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/download/6425/3946
  • https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/31186/1/Khamami%20Zada.pdf
Be Sociable, Share!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

CommentLuv badge